Predikat Terbaik JDIHN Awards Kemenkumham RI Kembali Diraih Kabupaten Banyuwangi

    Predikat Terbaik JDIHN Awards Kemenkumham RI Kembali Diraih Kabupaten Banyuwangi
    Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkum HAM RI Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana menyerahkan penghargaan JDIHN Awards kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Banyuwangi M.Y. Bramuda di Jakarta, Kamis (22/8/2024).

    BANYUWANGI - Sistem informasi produk hukum Kabupaten Banyuwangi kembali menjadi yang terbaik se-Indonesia. Untuk kelima kalinya secara beruntun Banyuwangi meraih posisi terbaik pertama dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards kategori Kabupaten dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

    Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Banyuwangi selama lima tahun sejak 2020-2024 menjadi yang terbaik di tingkat nasional dari 1617 anggota. Tahun ini, penghargaan diserahkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkum HAM RI Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra, M.Y. Bramuda, di Jakarta pada Kamis 22 Agustus 2024.

    Mewakili Bupati Banyuwangi, Bramuda menjelaskan bahwa tahun ini Kabupaten Banyuwangi kembali meraih juara pertama JDIHN Awards kategori Kabupaten. Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian atas 7 aspek dan 32 indikator. Tujuh aspek dimaksud meliputi organisasi, SDM, koleksi dokumentasi hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana penunjang, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta inovasi dan pengembangan JDIH.

    "Nilai Kabupaten Banyuwangi unggul pada keseluruhan aspek penilaian lainnya. Verifikasi penilaian dilakukan langsung oleh tim Kemenkumham RI di Banyuwangi, " urai Bramuda.

    Bramuda menambahkan, JDIH Banyuwangi telah meluncurkan berbagai inovasi. Diantaranya, inovasi e-konsultasi Publik Produk Hukum Daerah. JDIH Banyuwangi juga memiliki pelayanan bagi kelompok disabilitas dengan program “Jalan Desaku Wangi” (Jasa Pelayanan Hukum bagi kelompok Disabilitas Banyuwangi).

    "Banyuwangi menyediakan peraturan daerah dengan huruf braille, serta video publikasi peraturan daerah dengan bahasa isyarat, " pungkas Bramuda. (***)

    banyuwangi jawa timur
    Hariyono

    Hariyono

    Artikel Sebelumnya

    Tolak RUU Pilkada, Ratusan Mahasiswa Demo...

    Artikel Berikutnya

    Diduga Terima Setoran, Pidsus Polresta Banyuwangi...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    TMMD Ke-122 Kodim Mappi Resmi Ditutup
    Hendri Kampai: Jika Rp.1000 per Hari Duit Rakyat untuk Kesehatan, Kira-kira Cukup Gak?
    Dandim 1805/Raja Ampat Paparkan Hasil Capaian Pelaksanaan Program TMMD Ke-122 Kepada Kasdam XVIII/Kasuari
    Babinsa Koramil Deket Bantu Distribusikan Air Bersih kepada Warga

    Ikuti Kami